Wacana perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun – yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah – dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) merupakan sebuah lompatan visioner. Secara teoretis, kebijakan ini bertujuan menempatkan Indonesia dalam barisan negara proaktif yang mengakui pentingnya golden age sebagai fondasi SDM masa depan.
Golden age atau masa keemasan adalah periode krusial pada usia dini di mana sebagian besar kapasitas kecerdasan manusia terbentuk secara pesat. Fase ini menjadi masa paling strategis untuk memberikan stimulasi maksimal guna meletakkan fondasi optimal bagi potensi perkembangan anak di masa depan. Namun, sebagai langkah progresif, kebijakan ini menuntut analisis mendalam agar tidak terjebak pada ambisi administratif semata tanpa substansi pedagogis yang kokoh.
Setidaknya terdapat empat pilar krusial yang harus diuji secara kritis sebelum narasi “wajib” ini diabsahkan. Pertama, terkait ketersediaan infrastruktur; apakah jumlah Taman Kanak-kanak (TK) saat ini mampu menampung lonjakan partisipasi di seluruh pelosok negeri? Kedua, ketersediaan dan kompetensi guru PAUD/TK yang seringkali masih terpinggirkan dalam skema kesejahteraan dan pengembangan profesi.
Ketiga, relevansi kurikulum yang harus mampu menjembatani transisi bermain ke belajar formal tanpa membebani mentalitas anak. Keempat, mekanisme kontrol kualitas; tanpa standar mutu yang merata, perluasan kuantitas hanya akan memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah.
Terkait ketersediaan infrastruktur, pemerintah harus jujur mengakui bahwa saat ini porsi Taman Kanak-kanak (TK) negeri masih sangat terbatas, sehingga beban operasional pendidikan prasekolah mayoritas bertumpu pada penyelenggara swasta. Jika pemerintah menetapkan TK sebagai bagian dari wajib belajar, konsekuensi logisnya adalah negara tidak bisa hanya mengandalkan sekolah negeri, melainkan wajib hadir memberikan subsidi atau dukungan pembiayaan yang konkret kepada TK swasta agar masyarakat dapat mengakses pendidikan berkualitas secara gratis atau terjangkau.
Tanpa skema subsidi yang jelas dan proporsional untuk menjembatani kesenjangan akses antara sekolah negeri dan swasta, kebijakan wajib belajar 13 tahun berisiko hanya menjadi beban biaya baru bagi orang tua, alih-alih menjadi jaminan layanan pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Terkait ketersediaan dan kompetensi guru, pemerintah perlu mengambil langkah konkret berupa bantuan penempatan guru ASN di sekolah swasta atau skema subsidi gaji guru TK swasta agar kesejahteraan pengajar tetap terjaga dan profesionalisme mereka terjamin. Lebih dari itu, pengembangan profesi harus difokuskan pada pelatihan intensif bagi guru untuk menguasai metodologi pengajaran yang tepat selama golden age, sehingga proses belajar-mengajar menjadi stimulasi yang menyenangkan bagi anak. Jika guru hanya dibekali dengan metode kaku dan beban kurikulum yang berat, hal tersebut justru berisiko mematikan kreativitas anak dan menumbuhkan sikap apatis atau trauma terhadap sekolah sejak usia dini.
Terkait dengan relevansi kurikulum, poin yang paling mendasar adalah bagaimana menjembatani transisi dari metode belajar melalui bermain menuju pembelajaran formal tanpa mengabaikan tugas perkembangan anak yang sesungguhnya. Pada masa prasekolah, fokus utama seharusnya bukan pada pencapaian akademik kognitif yang dipaksakan, melainkan pada pematangan aspek sosial, emosional, dan motorik yang sesuai dengan tahapan usia. Kurikulum yang diterapkan wajib dirancang secara kontekstual agar mampu menstimulasi rasa ingin tahu, kemandirian, dan kreativitas, bukan justru membebani mentalitas anak dengan tuntutan akademik formal yang belum waktunya. Jika kurikulum hanya berorientasi pada capaian kognitif semata, kita berisiko menghambat proses alami perkembangan anak dan menciptakan hambatan psikologis yang justru mematikan antusiasme belajar di masa depan.
Terakhir, perihal mekanisme kontrol kualitas, pemerintah perlu melakukan reformasi radikal pada sistem akreditasi Taman Kanak-kanak agar tidak lagi terjebak pada penilaian administratif yang prosedural. Borang akreditasi idealnya harus bergeser dari sekadar pengecekan kelengkapan dokumen atau kepatuhan administratif, menuju evaluasi yang menitikberatkan pada kualitas interaksi pedagogis, kesiapan lingkungan belajar, dan keberhasilan stimulasi perkembangan anak. Dengan instrumen yang lebih substansial dan relevan dengan kebutuhan tumbuh kembang, akreditasi dapat menjadi tolok ukur nyata bagi peningkatan mutu layanan, sehingga setiap TK—baik negeri maupun swasta—memiliki standar pelayanan yang terukur, menjamin keamanan psikologis, dan mendukung optimalisasi fase golden age bagi setiap peserta didik.
Esensi dari terminologi “wajib” membawa konsekuensi yuridis dan etis bagi penyelenggara negara. Jika pendidikan ditetapkan bersifat wajib, maka negara memikul mandat mutlak untuk menjamin sekolah gratis dengan kualitas tinggi. Rakyat tidak boleh dibebani biaya tambahan untuk kebijakan yang dipaksakan oleh undang-undang. Integritas kebijakan ini dipertaruhkan pada sejauh mana negara mampu mengonversi anggaran menjadi aksesibilitas yang inklusif dan berkualitas.
Sebagai langkah strategis yang krusial, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan integrasi Taman Kanak-kanak (TK) dengan Sekolah Dasar (SD) di bawah payung satu atap manajemen. Model integrasi ini bukan sekadar penataan administratif, melainkan upaya fundamental untuk meningkatkan efisiensi birokrasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan aset pendidikan yang sudah ada. Lebih dari aspek teknis, sinergi ini memberikan manfaat psikologis yang besar, yakni menjamin kelancaran transisi anak saat berpindah dari fase prasekolah ke pendidikan dasar.
Dengan lingkungan belajar yang berkelanjutan dan terpadu, anak akan merasa lebih aman, sehingga proses adaptasi menjadi jauh lebih alami. Langkah ini akan meminimalisir hambatan prosedural yang kaku, menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik, serta memastikan kesinambungan perkembangan anak tetap terjaga dengan baik tanpa harus menghadapi guncangan transisi yang berarti saat mereka mulai memasuki jenjang pendidikan formal.
Pada akhirnya, kebijakan wajib belajar 13 tahun harus dipandang sebagai manifes komitmen serius negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar komoditas angka statistik di atas kertas. Implementasi kebijakan ini menuntut integritas pembiayaan yang transparan dan kesiapan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri. Jika negara hanya menetapkan kewajiban tanpa diiringi dengan jaminan akses pendidikan yang benar-benar gratis dan berkualitas, maka kebijakan ini berisiko berubah menjadi beban ekonomi baru yang menekan masyarakat, alih-alih menjadi berkah bagi generasi masa depan.
Oleh karena itu, keberhasilan wajib belajar 13 tahun sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan transformasi sistemik, mulai dari penganggaran yang berpihak pada rakyat hingga penyelarasan kurikulum yang manusiawi. Tanpa langkah konkret dan eksekusi yang konsisten, visi luhur untuk membangun fondasi sumber daya manusia unggul sejak dini hanya akan menjadi retorika politik yang gagal menjawab tantangan zaman dan kebutuhan riil masyarakat kita.
Tulisan ini sudah dimuat di Republika pada tanggal 19 Juli 2026
Puji Rahayu, S.Pd., M.L.S.T., Ph.D.
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UII.